Publika.my.id, Jakarta 23 Juni 2026 – Ketua Komisi II DPR RI periode 2024-2029 dari Fraksi Partai NasDem, Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., menghadiri peringatan Hari Pelayanan Publik Internasional Tahun 2026 yang diselenggarakan sebagai momentum memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, Ombudsman RI menyampaikan berbagai saran perbaikan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta terbebas dari praktik maladministrasi.
Karsayuda dalam sambutannya menegaskan bahwa pelayanan publik bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi perhatian seluruh sektor yang memberikan layanan langsung kepada masyarakat, termasuk pihak swasta.
Public service bukan hanya menjadi tanggung jawab institusi pemerintah saja, tetapi juga sektor lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Karsayuda.
Menurutnya, DPR RI melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terus berupaya mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, ia menilai masih diperlukan berbagai kajian agar pelayanan publik semakin efektif, terutama dalam kondisi anggaran negara yang harus dikelola secara tepat sasaran.
Karsayuda juga memberikan apresiasi kepada Ombudsman RI yang selama ini menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan rekomendasi dan masukan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas pelayanan masyarakat.
Ia menilai penting bagi Indonesia untuk terus melakukan evaluasi terhadap capaian pelayanan publik dibandingkan dengan negara-negara lain.
Bagaimana pelayanan publik Indonesia dapat terus berkembang dan sejajar dengan negara lain, termasuk dalam sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi, serta penegakan hukum, harus menjadi perhatian bersama,” kata Karsayuda.
Ia menambahkan, Ombudsman RI perlu terus memperluas pengawasan terhadap berbagai sektor pelayanan pemerintahan. Sementara DPR RI sebagai lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki sistem melalui pembentukan regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Yusril: Kepercayaan Publik Modal Utama Pemerintah
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Prof. Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa pelayanan publik yang berkualitas merupakan bagian dari tujuan negara sebagaimana amanat konstitusi.
Ia menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus memastikan seluruh kementerian dan lembaga negara menjalankan pelayanan berdasarkan prinsip hukum, keadilan, dan kepentingan masyarakat.
Kepercayaan publik adalah modal utama pemerintah dalam menjalankan tujuan negara,” ujar Prof. Yusril.
Menurutnya, praktik maladministrasi harus terus dicegah karena dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Evaluasi terhadap berbagai persoalan yang pernah terjadi di lingkungan kementerian dan lembaga negara juga harus menjadi bagian dari upaya perbaikan pelayanan.
Rakyatlah yang menopang negara. Negara harus hadir memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat,” tegasnya.
Prof. Yusril menekankan bahwa setiap pejabat publik harus memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam menjalankan amanah. Selain itu, keterbukaan informasi publik menjadi hal penting agar masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintah secara transparan.
Ia berharap Ombudsman RI semakin kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan dan terus berkontribusi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
Peringatan Hari Pelayanan Publik Internasional Tahun 2026 menjadi pengingat bahwa pelayanan yang cepat, transparan, dan berintegritas merupakan kunci membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
