Publika.my.id, Jakarta 4-7/Juli 2026 – Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dr. K.H. Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji sebagai fondasi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah Indonesia pada musim haji mendatang.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang dihadiri pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR RI, para menteri serta perwakilan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan penyelenggaraan ibadah haji.
Rangkaian kegiatan diawali dengan apel bersama di lapangan dan ditutup dengan menyanyikan lagu “Padamu Negeri”, sebagai simbol komitmen seluruh peserta untuk terus mengabdi dalam meningkatkan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
Dalam sambutannya, Menteri Haji dan Umrah RI menegaskan bahwa evaluasi bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi momentum penting untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan ibadah haji.
Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknis dan administratif, tetapi juga kesiapan mental seluruh penyelenggara agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada para tamu Allah.
Kita berharap seluruh target penyelenggaraan haji dapat tercapai. Karena itu, seluruh jajaran harus benar-benar siap, baik secara teknis maupun secara mental. Evaluasi ini menjadi bahan yang sangat penting sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan haji di masa mendatang,” ujar Menteri Haji dan Umrah.
Ia menambahkan, berbagai masukan dari peserta rapat, kementerian, DPR RI, pemerintah daerah hingga penyelenggara di lapangan akan menjadi bahan berharga dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif dan berpihak kepada kepentingan jemaah.
Sementara itu, jajaran Komisi VIII DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal peningkatan kualitas pelayanan ibadah haji. Berbagai persoalan yang masih ditemukan dalam penyelenggaraan haji akan terus dikaji bersama pemerintah agar dapat diselesaikan secara bertahap.
Komisi VIII DPR RI menilai evaluasi nasional ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi antarinstansi sehingga pelayanan kepada jemaah dapat semakin baik, transparan, dan efisien.
DPR RI juga menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan harus menjadi prioritas utama pemerintah, termasuk melakukan pembenahan terhadap aspek kelembagaan, tata kelola, serta sistem pelayanan agar pelaksanaan ibadah haji semakin mudah dijangkau masyarakat.
